Dalam dinamika politik modern, kedaulatan rakyat sering kali menjadi alat transaksi kekuasaan. Partai politik, yang seharusnya mewakili suara rakyat, kerap terjebak dalam praktik pragmatisme. Mereka membeli kedaula/tan rakyat melalui janji-janji populis dan program-program yang menarik, hanya untuk kemudian menjual pengaruh tersebut kepada pemilik modal yan
Pemilik modal ini, dengan sumber daya melimpah, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan partai politik menguntungkan mereka. Akibatnya, keputusan politik yang diambil lebih menguntungkan segelintir elite ekonomi dibandingkan kepentingan umum. Kedaulatan rakyat, yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi, akhirnya menjadi komoditas yang diperdagangkan demi kekuasaan dan keuntungan finansial.
Narasi ini menunjukkan bagaimana korupsi sistematis dapat merusak integritas demokrasi dan merampas hak rakyat untuk memiliki pemerintahan yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.
